MAGELANG, temanggung news.id -
Bertempat di SMP Ma'arif Grabag, Kabupaten Magelang, Wakil Rektor I Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Hamidulloh Ibda menegaskan bahwa kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) perlu terjun ke dunia politik. 


"Jadi tidak semuanya harus berkiprah di dunia pendidikan, entah jadi guru, dosen, peneliti, tapi sahabat-sahabati semua perlu ada yang terjun ke dunia politik. Sebab, yang menentukan arah kebijakan pendidikan sangat strategis melalui jalur politik baik eksekutif maupun legislatif," katanya dalam Sekolah Pendidikan Kritis (SPK) yang digelar oleh PMII Rayon KH. Subuki Fakultas Tarbiyah dan Keguruan INISNU Temanggung pada Jumat sore (16/6/2023). Kegiatan tersebut terlaksana pada 15-18 Juni 2023 dengan mengusung tema "Menumbuhkan Kesadaran Kritis dan Humanis dalam Dunia Pendidikan".


"Jika kita merasa baik, ya perlu berpolitik. Karena jangan sampai dunia politik diisi orang-orang yang tidak baik. Sebab, kebijakan pendidikan sangat berkaitan dengan politik," kata mantan staf ahli DPRD Kota Semarang tersebut.


Dalam kesempatan itu, Ibda yang juga pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PWNU Jawa Tengah menyampaikan materi 'Analisis Kritis Kebijakan Pendidikan Indonesia'. "Jika selama ini kita hanya sebagai pihak yang menerapkan kebijakan pendidikan, maka sudah saatnya kita menjadi penentu kebijakan. Entah beberapa tahun lagi, semua itu ada di tangan Anda semua," ujar Mabinkom PMII Komisariat Trisula INISNU Temanggung tersebut.


Dalam kesempatan itu, Ibda menyampaikan delapan indikator tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengelola, mengatur, membuat dan menerapkan kebijakan pendidikan. 


"Menurut United Nation Development Programme (1997), ada delapan indikator atau karakteristik pelaksanaan good governance yang baik, meliputi partisipasi, rule of law, transparansi, responsive, consensus orientation, equity, efisien dan efektif, akuntabilitas dan strategic vision," kata Direktur Gerakan Literasi Ma'arif PWNU Jawa Tengah tersebut.


Pihaknya juga menegaskan bahwa era kepemimpinan Mendikbudristek Nadiem Makarim belum sepenuhnya sesuai delapan indikator tersebut.


Ibda mencontohkan analisis kritis tentang kebijakan Merdeka Belajar dan RUU Sisdiknas yang sudah dihentikan karena berbagai masalah. Penulis buku Guru Dilarang Mengajar tersebut mencontohkan pada indikator partisipasi, pada kebijakan Merdeka Belajar dan RUU Sisdiknas, Kurikulum Merdeka makbedunduk disahkan, sebelumnya Kurikulum Prototipe. "Misal dalam perumusan RUU Sisdiknas, tidak ada pelibatan pemangku kepentingan seperti LPTK, Dinas Pendidikan, guru, akademisi, siswa, masyarakat luas, organisasi profesi guru PGRI, LP. Ma'arif NU, Dikdasmen Muhammadiyah, kurang dilibatkan," katanya.


Dijelaskannya, partisipasi pada perumusan RUU sisdiknas ini sudah dilakukan Kemdikbud namun belum dilakukan 100%, Kemdikbud mengklaim bahwa sudah melibatkan publik. Pertanyaannya publik yang mana?

"Kemdikbud melakukan hal yang kontraproduktif dengan membentuk 400 tim bayangan yang tidak dipublikasikan ke publik dan justru Kemdikbud bangga dengan memamerkan hal itu di Forum PBB. Kebijakan seperti inilah yang harus dikawal," tegas reviewer jurnal internasional Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) tersebut.


Setelah penyampaian materi, pihaknya membuka dialog dan tanya jawab. Selanjutnya semua peserta diminta menganalisis kebijakan pendidikan di level daerah dan pusat dengan pisau analisis delapan konsep tersebut.(*)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama